TITIKTEMU.CO JAKARTA – Kali ini Adian Napitupulu mempertanyakan mengapa Fahri Hamzah tidak membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga korban penembakan Tri Sakti.
Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri tapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu. Dimana Fahri saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR gajinya tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri.
Bukankah saat itu tahun 2017 Fahri salah satu pimpinan DPR. Kenapa sebagai pimpinan DPR Fahri membiarkan hal itu terjadi sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja itu bisa di bayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri.
Saya tidak melihat Fahri menemani saya saat beradu otot leher di kesekjenan DPR agar Pamdal DPR tidak di potong Rp 500.000 perbulan untuk sertifikasi Pengamanan. Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu kalau upah Pamdal di potong Rp 500.000 itu sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal itu? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu?
Dimana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 di vonis 4 tahun penjara karena memperjuangkan petani sawit di sulteng?
Dimana Fahri ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak balik berkali kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan Puluhan tahanan politik Papua?
Baca Juga: Kasad Tinjau Latihan Penembakan Armed di Sukabumi
Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika itu semua harus saya uraikan, bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri tapi pesan kritik yang seolah mempertanyakan komitmen itu perlu saya jawab. Melalui jawaban ini saya mencoba mengingatkan Fahri untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pilihan jalan dan pilihan perjuangan masing masing.
Artikel Terkait
Diduga Langgar Prokes Lakukan Kunker Saat Positif Covid, Anggota DPRD Blora Dilaporkan ke Polda Jateng
Gaji Guru Swasta Jauh di Bawah UMR & Sekolah Kian Sepi Peminat, Forum Kepala SMA Swasta Curhat ke DPRD Jateng
Bantu Hibah 200 Juta, DPRD Jateng Dukung BNNP Tanggulangi Narkotika
KRI Teluk Sampit-525 Dijual, Komisi I DPR Bilang Setuju
Anggota DPRD Demak Badarodin Siap Fight di Pemilu 2024. Ikut Jadi Negosiator Penutupan TPA Candisari