TITIKTEMU.CO GORONTALO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas menyaksikan pemberian penghargaan BerAKHLAK Award Provinsi Gorontalo yang diberikan kepada 16 pegawai di Provinsi Gorontalo, Jumat 14 Oktober 2022.
Ia mengapresiasi kompetisi ini sebagai salah satu langkah kreatif dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berdampak dan membawa perubahan bagi organisasi.
"Saya kira bukan seremonial dan lombanya, tapi bagaimana ini menggerakan kita semua untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata dan bekerja secara terukur dan strategis sehingga berdampak nyata bagi perubahan organisasi dan pelayanan masyarakat itu harus menjadi target," ujar Anas.
Kepada para aparatur sipil negara (ASN) Provinsi Gorontalo, Menteri Anas menyayangkan bila reformasi birokrasi hanya dikaitkan pada kenaikan tunjangan kinerja.
Baca Juga: KPU Umumkan Hasil Verifikasi Administrasi Pemilu 2024, 6 Parpol Dinyatakan Tidak Lolos. Ini Detilnya
Baginya, reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan dan meningkatkan dampak nyata kepada masyarakat dari balik meja para birokrat.
Tugas birokrasi memastikan bahwa pelayanan tidak hanya sending saja tetapi making delivered (dirasakan langsung nyata) sebagaimana Presiden Jokowi sampaikan.
Dalam acara yang dihadiri oleh Pj Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer tersebut, Anas kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin reformasi birokrasi hanya sebatas tumpukan dokumen, tetapi harus berdampak serta lincah dan inovatif.
Baca Juga: Irjen Pol Teddy Minahasa Digeser ke Yanma, Irjen Pol Toni Harmanto menjabat Kapolda Jawa Timur
“Perlu diingat, ASN kini memiliki core values BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Core values itu diharapkan tidak sekadar jadi slogan. "Bagaimana mewujudkan BerAKHLAK tadi menjadi budaya berkinerja yang berdampak," tegasnya.
Birokrasi yang berdampak adalah satu poin penting dari reformasi birokrasi tematik yang sering digaungkan Menteri Anas.
Selain hal tersebut, reformasi birokrasi tematik mencakup birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, reformasi tata kelola pemerintahan, birokrasi yang melayani, serta birokrasi kolaboratif.