nasional

PW NU Jatim: Kapolri wajib copot Kapolda Jatim dan investigasi Tragedi Kanjuruhan libatkan FIFA

Senin, 3 Oktober 2022 | 19:39 WIB
Kerusuhan terjadi di dalam Stadion Kanjuruhan, usai Arema dikalahkan Persebaya ([ic/twitter)

TITIKTEMU.CO - Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang usai laga Arema FC kontra
Persebaya menuai perhatian berbagai kalangan.

Salah satunya dari Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Jawa Timur (Jatim) KH Abdussalam Shohib. Yang akrab dipanggil Gus Salam.

Gus Salam meminta secara tegas agar pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh
Indonesia (PSSI) dan Polri bertanggung jawab atas tragedi pada Sabtu (01/10/2020)
malam tersebut.

Baca Juga: INVESTIGASI TRAGEDI KANJURUHAN: 18 Polisi operator senjata pelontar gas air mata diperiksa

Dari data sementara yang diungkapkan ke publik, sudah ada 174 orang meninggal dunia akibat
tragedi tersebut. Sedangkan ratusan lainnya luka.

Menurut Gus Salam, PSSI sebagai penyelenggaran liga dan Polri selaku penanggung
jawab keamanan dan ketertiban harus bertanggung jawab.

"PSSI wajib bertanggung jawab. Semua pengurusnya harus mundur. Itu sebagai
bentuk respect terhadap korban dan keluarganya," ujarnya, seperti dilansir
jatim.nu.or.id.

Baca Juga: 10 Tempat Wisata Lombok Paling Hits. Ada Pantai yang Pasirnya Berwarna Merah Muda

Gus Salam juga meminta Kapolri Jenderal Listiyo Sigit juga harus tegas. "Kapolri
wajib mencopot Kapolda Jatim dan Kapolres Malang, itu sebagai bentuk
pertanggungjawaban pimpinan," tegasnya.

Info terakhir, Kapolres Malang telah dicopot. Selain itu 9 perwira satuan Brimob di Polda Jatim juga dinonaktifkan.

Selain itu, Gus Salam juga minta Presiden Joko Widodo menghentikan kompetisi.
"Sampai ada pernyataan resmi FIFA, kompetisi harus dihentikan," katanya.

Baca Juga: INVESTIGASI TRAGEDI KANJURUHAN: 18 Polisi operator senjata pelontar gas air mata diperiksa

Guna mengungkap detail tragedi ini, Gus Salam juga minta pemerintah membentuk
tim investigasi dengan pelibatan FIFA, aparat penegak hukum, ahli yang independen dan Komnas HAM. "Harus tegas. Pemerintah harus mengungkap tragedi ini sampai tuntas hingga
akar masalahnya," tandasnya.***

 

Halaman:

Tags

Terkini