Sejak Papua dibebaskan dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi tanggal 1 Mei 1963, sejarah integrasi Papua terus dipersoalkan oleh kelompok nasionalis Papua. Mereka menganggap proses integrasi Papua ke Indonesia tidak sah karena penuh rekayasa. Anggapan tersebut tentu tidak terlepas dari intrik politik kekuasaan selama proses dekolonisasi berlangsung sejak Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus-2 November 1949.
Seringnya terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM disebabkan kebijakan Orde Baru yang cenderung mengesampingkan pendekatan persuasif, sebaliknya mengedepankan tindakan represif. Kegagalan pembangunan Papua dipicu banyak faktor, antara lain kebijakan Orde Baru yang justru membuat rakyat Papua terpinggirkan. Selain itu, pengaruh kapitalisme internasional yang ujung-ujungnya eksploitasi kekayaan alam Papua.
Inkonsistensi kebijakan Jakarta, khususnya terkait implementasi Otonomi Khusus (Otsus) terutama pada masa-masa pemerintahan pasca-reformasi, juga menjadi masalah. Strategi penanggulangan gangguan keamanan, khususnya aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dinilai tidak efektif karena strategi yang diterapkan kurang mempertimbangkan kondisi psikologis dan aspek sosial-budaya masyarakat setempat.
***
Akibat kebijakan yang kurang pas (tidak tepat) tersebut, masyarakat Papua mengalami ketertinggalan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan serta tentu keadilan. Karena semua itu, perdamaian jauh dari "surga kecil" itu.
Dalam situasi seperti itu, Gereja Katolik Papua, misalnya, terus mengupayakan terciptanya situasi damai sehingga pembangunan masyarakat bisa berlangsung. Gereja melihat dan berkeyakinan bahwa penyelesaian masalah Papua paling tepat adalah dengan pendekatan budaya; budaya kasih; budaya memanusiakan manusia.
Baca Juga: Balapan F1: Max Verstappen Menang Mutlak di Grand Prix Spanyol
Berbagai upaya dapat dilakukan baik pelayanan intenal maupun eksternal, di mana Gereja Katolik berperan membangun kerja sama dengan gereja lain maupun agama lain untuk bersama-sama memperjuangkan tercipta perdamaian.
Gereja Katolik juga membangun pendekatan, komunikasi, kerja sama, dan jaringan dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam berbagai bidang. Dalam bahasa Ferry Sutrisna Wijaya (2023), Gereja Katolik terus "belajar mencintai Papua." Kita pun, harus belajar mencintai Papua.
Baca Juga: Sinopsis Film The Equalizer, Denzel Washington Melawan Gangster Rusia Demi PSK Bawah Umur
Jadi tidak hanya disejahterakan dengan pembangunan fisik, tapi sentuhan hati. Untuk bisa menyentuh hati mereka, perlu mengenalnya; setelah mengenal baru mencintainya. Tanpa mencintainya, tak mungkin menyelesaikan masalah Papua yang sudah telanjur rumit. Kata pepatah, Amor vincit omnia, cinta mengalahkan semuanya. Kasih berdaya membawa perubahan di level sosial.
Kegiatan-kegiatan kemanusiaan akan lebih maksimal terasa manfaatnya ketika berkolaborasi dengan pemberdayaan. Karena pemberdayaan adalah perpaduan antara membuat cerdas, terampil, dan termotivasi ke arah membangun sebuah kondisi lebih sejahtera.
Baca Juga: Wamenag Ajak Umat Buddha Jaga Sikap Toleransi
ltulah yang dilakukan Mensos Tri Rismaharini. la memilih jalan lain; jalan hati, jalan belas kasih. Mensos tahu sepenuhnya yang dilakukan Gereja. Maka Mensos berpendapat, saat ini, Gereja lah "jalan lurus" untuk menyalurkan segala macam bantuan. Karena Gereja ibarat "talang air" yang tidak bocor; maka air mengalir sepenuhnya sampai tujuan.