Dalam situasi seperti itu, Tony mengingatkan pemerintah agar tidak merespons tekanan dengan kepanikan. Sebab, keputusan politik yang terburu-buru justru berpotensi menghasilkan kebijakan yang menjadi bumerang.
Baca Juga: Ayah Pegawai KPK Diduga Jadi “Makelar Kasus”, Rp 2 Miliar Diminta untuk Urus Perkara Bupati Pemalang
Tony usulkan reshuffle hingga rangkul PDIP dan Anies
Tony kemudian menawarkan sejumlah langkah yang menurutnya dapat dilakukan Prabowo. Salah satunya adalah melakukan penyegaran di pemerintahan melalui reshuffle kementerian, lembaga negara, hingga BUMN.
Ia juga menyarankan perubahan di sejumlah institusi strategis, termasuk pergantian Kapolri dan Panglima TNI sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan.
Tak berhenti di situ, Tony mendorong Prabowo membuka pintu lebih lebar kepada kekuatan politik di luar koalisi. PDIP, misalnya, disebut dapat diberi tiga hingga lima posisi menteri.
Baca Juga: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi “Nebeng” Dana Pendidikan, Ini Putusan Terbaru MK
Nama Anies Baswedan juga masuk dalam gagasannya. Tony bahkan membayangkan Anies menempati posisi strategis seperti Menteri Sekretaris Negara atau Sekretaris Kabinet.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi cara untuk memperluas dukungan sekaligus memanfaatkan kemampuan manajerial dan basis politik Anies.
Pada akhirnya, Tony melihat persoalan utama bukan hanya soal siapa yang unggul dalam survei. Yang lebih menentukan adalah bagaimana Prabowo membaca perubahan suasana politik sebelum angka-angka tersebut berubah menjadi kekuatan nyata.***