Ia juga mendorong penerapan transparansi anggaran berbasis kinerja. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat ikut melihat bagaimana uang untuk pakan, layanan veteriner, pemeliharaan kandang, dan program konservasi digunakan.
Satwa Jangan Sampai Jadi Korban Kedua
Ada kekhawatiran lain yang tidak kalah penting selama proses hukum berlangsung. Daniel meminta pemerintah memastikan kebutuhan satwa di KBS tetap terpenuhi dan tidak ikut terganggu akibat perkara yang sedang berjalan.
Proses hukum memang harus berjalan. Namun, hewan-hewan di dalam kebun binatang tidak seharusnya ikut menanggung konsekuensi dari persoalan pengelolaan manusia.
Baca Juga: Jelang OTT KPK, Ada “Bersih-Bersih” di Bea Cukai? Kesaksian Ini Bikin Sidang Memanas
Pada akhirnya, perkara ini bukan cuma tentang Rp10,2 miliar. Ini juga tentang bagaimana uang publik digunakan untuk merawat makhluk hidup yang sepenuhnya bergantung pada manusia.
Jika benar terjadi penyelewengan, maka yang perlu dibenahi bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem yang memungkinkan masalah tersebut berlangsung bertahun-tahun.
KBS bisa menjadi titik awal untuk mengevaluasi kembali satu pertanyaan penting: apakah anggaran konservasi benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya—termasuk satwa?***