Kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai risiko, mulai dari pemborosan anggaran, pengadaan yang tidak efisien, hingga penurunan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Dalam proyek berskala nasional, setiap celah kecil dapat berkembang menjadi persoalan besar apabila tidak segera ditutup dengan sistem akuntabilitas yang ketat.
Selain itu, kontrol publik dinilai belum mendapat tempat yang semestinya.
Berbagai kritik yang muncul di media sosial maupun ruang publik terkait kualitas makanan, kasus keracunan, hingga dugaan pemborosan anggaran kerap dianggap sebagai serangan terhadap program.
Baca Juga: Pertamax Naik, Langsung Pindah ke Pertalite? Jangan Sampai Hemat Hari Ini, Mesin Menyesal Besok
Padahal, sebagian besar kritik tersebut lahir dari harapan agar program berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Menurut Gabriel, respons yang kurang terbuka terhadap kritik justru memperbesar ketidakpercayaan masyarakat.
Ketika suara publik tidak diakomodasi secara serius, ruang perbaikan menjadi semakin sempit dan persoalan yang ada berpotensi terus berulang.
Faktor politik juga disebut memiliki pengaruh terhadap lambatnya respons terhadap berbagai persoalan yang muncul.
Program MBG tidak hanya dipandang sebagai kebijakan sosial, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam peta politik nasional.
Karena itu, berbagai kelemahan yang teridentifikasi sejak awal diduga tidak langsung ditindaklanjuti secara menyeluruh.
Persoalan berikutnya adalah penerapan kebijakan yang cenderung seragam di seluruh daerah.
Indonesia memiliki karakteristik wilayah yang sangat beragam, baik dari sisi kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, maupun kebutuhan masyarakat.