Anggaran Harus Tepat Sasaran
DPR juga menekankan pentingnya memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN agar digunakan secara efektif dan akuntabel.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah diharapkan mampu mencegah terulangnya penonaktifan massal di kemudian hari.
Selain itu, BPJS Kesehatan diminta lebih aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi kepada peserta jika terjadi perubahan status kepesertaan.
Menuju Satu Data Jaminan Kesehatan
DPR dan pemerintah sepakat mendorong terwujudnya ekosistem jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal nasional.
Sistem ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan kesalahan administrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan integrasi data, kebijakan jaminan kesehatan diharapkan lebih transparan dan responsif.
Jeritan Pasien yang Tak Bisa Menunggu
Kisruh penonaktifan BPJS PBI sebelumnya memunculkan kisah pilu dari pasien dengan penyakit kronis yang sangat bergantung pada layanan kesehatan rutin.
Salah satunya dialami Lala, pasien gagal ginjal yang terancam tidak bisa menjalani cuci darah akibat kepesertaannya mendadak nonaktif.
Padahal, tindakan medis seperti hemodialisa tidak dapat ditunda tanpa risiko serius terhadap keselamatan pasien.
Beban Administrasi di Tengah Kondisi Darurat
Upaya reaktivasi kepesertaan yang harus melalui proses administrasi berlapis dinilai tidak sebanding dengan kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan penanganan segera.