Purbaya mengingatkan jajarannya bahwa uang fiskal tidaklah tanpa batas. Ketika ruang fiskal terbatas, kebijakan yang kurang presisi bisa menimbulkan efek domino: dari stabilitas anggaran, pembiayaan program publik, sampai ke persepsi pasar terhadap ekonomi Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, karena dalam situasi seperti ini, kesalahan kecil bisa terasa besar.
Baca Juga: Resep Es Gabus 2026: Dari Viral Es Spons ke Jajanan Jadul yang Bisa Jadi Ladang Cuan
Target Defisit APBN 2026 Diturunkan: Pemerintah Ingin Lebih Aman
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah memasang target defisit yang lebih rendah, yakni Rp 689,1 triliun atau 2,68% dari PDB.
Sementara itu, target pendapatan negara dipatok sebesar Rp 3.153,5 triliun, guna menopang belanja negara yang mencapai Rp 3.842,7 triliun.
Secara lebih detail, sumber pendapatan tersebut berasal dari:
- Penerimaan pajak: Rp 2.357,7 triliun
- Kepabeanan dan cukai: Rp 335 triliun
- PNBP: Rp 459,2 triliun
- Hibah: Rp 660 miliar
Rotasi 22 Pejabat Bea Cukai: “Saya Kocok Semua Biar Ada Pencerahan”
Sebagai langkah menghadapi tekanan fiskal, Purbaya melakukan perombakan besar dengan merotasi 22 pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), mulai dari level Sekretaris Ditjen hingga Kepala Kantor Wilayah.
Menurutnya, rotasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kinerja, serta memastikan penerimaan negara bisa lebih optimal—terutama di pelabuhan-pelabuhan besar yang menjadi titik strategis penerimaan.
Ia menegaskan, semua jajaran harus bekerja lebih keras agar penerimaan pajak dan bea cukai bisa meningkat.
Kisah APBN 2025 yang hampir menembus batas 3% menunjukkan satu hal: pengelolaan anggaran negara adalah pekerjaan yang penuh tekanan, penuh perhitungan, dan tidak boleh meleset.
Dengan target defisit 2026 yang lebih rendah serta langkah penyegaran pejabat, pemerintah tampaknya ingin memastikan APBN tetap stabil—dan ekonomi tetap bergerak tanpa kehilangan keseimbangan.***