TITIKTEMU.CO - Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling riuh dalam perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan demi keputusan yang lahir dari ruang sidang parlemen berulang kali memantik reaksi keras masyarakat.
Jalanan pun menjadi saksi, saat aspirasi rakyat tumpah dalam bentuk demonstrasi yang bergema dari ibu kota hingga daerah.
Tak hanya soal kebijakan, sikap dan pernyataan sebagian anggota dewan juga dianggap mencederai rasa keadilan publik.
Kombinasi inilah yang membuat tahun 2025 dicatat sebagai tahun penuh ketegangan antara rakyat dan wakilnya.
Baca Juga: Sidang Ricuh, Palu Hakim Tenggelam: Majelis Tegaskan Tak Ada Walkout di Kasus Delpedro
Februari: UU Minerba dan Api “Indonesia Gelap”
Gelombang kritik mulai menguat ketika DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba pada 18 Februari 2025.
Regulasi ini mengatur pemberian wilayah izin usaha pertambangan kepada berbagai pihak, termasuk yang dikaitkan dengan kepentingan perguruan tinggi.
Tak butuh waktu lama, mahasiswa turun ke jalan membawa tajuk “Indonesia Gelap”.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak dan minim transparansi.
Baca Juga: Bumi Gayo Bergejolak, Burni Telong Masuk Siaga III: Alam Kirim Sinyal Serius
Maret: RUU TNI dan Rapat di Balik Pintu Tertutup
Kekhawatiran publik berlanjut saat DPR membahas RUU TNI. Isu lama tentang potensi kembalinya dwifungsi TNI kembali mengemuka, diperparah oleh fakta bahwa pembahasan dilakukan secara tertutup di hotel mewah.
Revisi UU TNI mencakup penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, perluasan operasi militer selain perang, serta perpanjangan usia pensiun. Semua itu disahkan di tengah sorotan tajam publik.