Dua sudut pandang ini memperjelas bahwa polemik ijazah menyentuh ranah hukum, etika, hingga kepercayaan publik.
Bukan Sekadar Dokumen Pendidikan
Setelah enam tahun isu ini bergulir tanpa kejelasan, pertanyaannya bukan hanya tentang keaslian ijazah, tapi mengapa persoalan ini tak pernah diselesaikan tuntas.
KIP menyoroti tiga aspek krusial dalam kasus ini:
Integritas pejabat publik
Jika seorang presiden saja tidak membuka dokumen pendidikannya, sulit menuntut transparansi dari pejabat publik lain.
Kesiapan institusi negara dalam menjaga arsip dan informasi
Hilangnya atau tidak terlacaknya arsip pencalonan presiden menimbulkan kekhawatiran terhadap tata kelola dokumen negara.
Dominasi narasi dibanding data
Selama dokumen asli tidak dibuka, ruang publik akan terus dipenuhi opini, bukan fakta.
Karena itu, polemik ijazah bukan hanya perdebatan akademik, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap negara dan sistem administratifnya.
Baca Juga: Kasus Ijazah Jokowi: Kontroversi Tak Kunjung Padam, Siapa Diuntungkan?
Transparansi untuk Mengakhiri Kontroversi
UGM melalui rektor telah menyatakan bahwa Jokowi adalah alumnus UGM, namun bukti fisik ijazah berada di tangan Jokowi.