“Ada tragedi Kerusuhan Mei 1998 yang menewaskan ratusan orang, 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa,” tambah YLBHI, mengutip hasil investigasi TGPF.
Baca Juga: Fakta Sejarah 1 Juni Hari Lahir Pancasila, Ternyata Sempat Dilarang di Era Kepemimpinan Soeharto
KKN dan Kekuasaan yang Tak Tersentuh
Selain masalah HAM, YLBHI menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar di masa kepemimpinan Soeharto.
Berdasarkan TAP MPR XI/MPR/1998, Soeharto disebut sebagai pelaku utama praktik KKN di Indonesia. Namun, upaya hukum untuk menjeratnya selalu berakhir buntu.
Kasus dugaan korupsi Soeharto bahkan sempat dihentikan Kejaksaan Agung melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) pada 12 Mei 2006, dengan alasan kesehatan.
Bagi YLBHI, hal ini memperlihatkan bagaimana hukum seolah tidak berdaya menghadapi elite politik.
“Fenomena untouchable terhadap Soeharto dan kroninya menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan Orde Baru masih kuat hingga kini,” tegas YLBHI.
Baca Juga: Eksekusi DN Aidit dan Senyum Soeharto
Karena itu, YLBHI menilai langkah pemerintah untuk memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
“Presiden Prabowo seharusnya menegakkan mandat reformasi, menuntut pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran HAM dan KKN, bukan memberi penghormatan kepada simbol rezim yang menindas rakyat.”
YLBHI juga mempertanyakan transparansi dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional. Mereka menilai mekanisme dilakukan tanpa partisipasi publik yang memadai dan minim akuntabilitas.
“Keputusan pemberian gelar pahlawan sangat politis dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya dengan dalih rekonsiliasi,” ungkap YLBHI.
Baca Juga: Bung Tomo, Pengobar Semangat Pertempuran 10 November di Surabaya
Tanggapan Pemerintah