Tidak hanya memverifikasi data lama, pemerintah juga sedang memvalidasi lebih dari 15 juta nama penerima manfaat baru.
Banyak dari mereka adalah warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), ekonomi keluarga menurun, atau masuk kategori miskin baru pasca-pandemi.
Proses validasi ini dilakukan berlapis agar tidak ada penyalahgunaan data maupun tumpang tindih penerima bantuan.
Gus Ipul menggarisbawahi bahwa ketepatan sasaran bansos menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Baca Juga: Drama Gelap Myawaddy: 26 WNI Pulang dari Neraka Online Scam di Myanmar
Data Balikan Diserahkan ke BPS
Setelah data diverifikasi oleh pemerintah daerah, hasilnya akan dikembalikan ke pusat sebagai data balikan.
Data ini kemudian diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dilakukan pengecekan lanjutan sebelum ditetapkan secara resmi.
“Data balikan ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sosial masyarakat,” kata Gus Ipul.
Mengapresiasi Kerja Pemerintah Daerah
Gus Ipul turut memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang bergerak cepat dalam proses verifikasi.
Dengan koordinasi yang baik, pemerintah berhasil memutakhirkan data bansos dalam waktu yang relatif singkat.
“Ini kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab Kemensos,” tuturnya.***