Dalam paparannya, Purbaya juga menyinggung masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara: dana penerimaan pajak yang mengendap.
Ia menyebut banyak dana negara justru ‘parkir’ di Bank Indonesia atau sistem perbankan tanpa segera kembali ke masyarakat melalui belanja pemerintah.
> “Masalahnya, uang pajak sering nganggur. Saya pungut pajak, tapi tidak langsung bergulir di ekonomi karena tertahan di bank sentral,” jelasnya.
Baca Juga: Heboh Pertalite Bikin Motor Brebet: Salah BBM atau Ada Masalah Lain? Begini Respons Pemerintah!
Untuk memperbaiki masalah tersebut, pemerintah memutuskan memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan nasional.
Langkah ini diharapkan memicu penyaluran kredit produktif, membuka peluang usaha, dan menggerakkan sektor riil.
Sinergi Fiskal dan Perbankan Jadi Strategi
Purbaya optimistis, perpaduan kebijakan fiskal aktif dan dukungan dari sektor perbankan akan menciptakan efek berantai yang mendorong roda perekonomian bergerak lebih cepat.
> “Dampaknya nanti akan terasa. Dari sisi fiskal jalan, uang di sistem perbankan berputar, swasta ikut bergerak,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan penyaluran dana ini akan diawasi ketat untuk mencegah salah sasaran dan menjaga stabilitas ekonomi.
Di akhir pidatonya, Purbaya menyampaikan pesan menenangkan:
> “Saya monitor langkah ini hati-hati. Jadi Anda tidak perlu khawatir,” tutupnya.
Statement Menkeu ini bisa dianggap sebagai angin segar bagi masyarakat yang khawatir soal wacana kenaikan pajak.
Namun, pertanyaannya—mampukah pemerintah menjaga komitmen ini di tengah tekanan fiskal dan tantangan global? Publik tentu menunggu pembuktiannya.***