“Menurut perhitungan kita di Indonesia, biaya per kilometer kereta cepat mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Naiknya sampai tiga kali lipat,” ungkap Mahfud.
Ia pun mempertanyakan ke mana selisih besar biaya tersebut mengalir. “Siapa yang menaikkan, dan uangnya ke mana? Itu yang harus diselidiki,” tegasnya.
Respons KPK: Siapkan Bukti Kalau Punya Data
Menanggapi pernyataan Mahfud, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut lembaganya terbuka jika Mahfud memiliki data yang dapat mendukung dugaan tersebut.
“Kalau Pak Mahfud punya informasi, dokumen, atau data yang bisa menjelaskan, tentu akan sangat membantu,” kata Setyo pada 16 Agustus 2025.
Senada, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengimbau masyarakat untuk melapor jika memiliki bukti awal dugaan korupsi.
“KPK membuka ruang bagi siapa pun untuk menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan masyarakat,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, 16 Oktober 2025.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Proyek Whoosh Bukan Soal Laba, tapi Solusi Kemacetan dan Investasi Sosial
Mahfud: KPK Harusnya Proaktif, Bukan Menunggu Laporan
Dalam video lain yang diunggah ke kanal YouTube-nya pada 21 Oktober 2025, Mahfud kembali menegaskan bahwa KPK seharusnya tidak menunggu laporan untuk bertindak.
“Kalau KPK menunggu laporan, ya aneh. Mereka kan bisa inisiatif memanggil pihak-pihak terkait. Bahkan bisa langsung turun ke lapangan mencari sumber informasi,” katanya.
Mahfud MD menegaskan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK terkait dugaan mark up proyek Whoosh. Namun, ia menolak membuat laporan resmi, karena menurutnya isu ini sudah lebih dulu menjadi perbincangan publik.
Proyek Whoosh sendiri terus disorot karena besarnya nilai utang dan dugaan penyimpangan anggaran, sementara pemerintah masih mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan proyek transportasi strategis tersebut.***