TITIKTEMU.CO — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan kesiapannya jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Proyek berstatus strategis nasional itu kini menjadi sorotan publik, tak hanya karena menumpuknya utang hingga Rp116 triliun, tetapi juga dugaan mark up atau penggelembungan biaya pembangunan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh bikin laporan, ya untuk apa? Hanya buang waktu,” ujar Mahfud di Yogyakarta, Minggu, 26 Oktober 2025.
Dugaan Mark Up Whoosh Sudah Ramai Sebelum Mahfud Bicara
Mahfud menjelaskan bahwa isu mark up pada proyek Whoosh bukan hal baru. Menurutnya, perbincangan mengenai dugaan tersebut sudah ramai jauh sebelum dirinya menyinggung hal itu secara terbuka.
“Yang saya sebut itu sudah diketahui KPK. Sebelum saya ngomong, isu itu sudah ramai duluan. Saya hanya ikut bicara karena memang sudah jadi pembahasan publik,” ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Ia pun menilai bahwa KPK seharusnya memanggil pihak-pihak yang lebih dulu menyuarakan isu dugaan korupsi tersebut.
“Mestinya KPK panggil dulu orang-orang yang lebih dulu ngomong. Banyak kok yang punya data dan tahu pelakunya. Saya cuma mencatat,” tegas Mahfud.
Dukung Upaya Negosiasi dengan China
Terkait upaya negosiasi antara Indonesia dan China untuk menyelesaikan persoalan keuangan Whoosh, Mahfud menyatakan dukungannya.
“Memang harus dinegosiasikan. Kalau situasinya seperti ini — utang besar dan kesulitan bayar — ya satu-satunya jalan ya negosiasi,” jelasnya.
Baca Juga: Rapat dengan DPR RI, Kemenhaj Bongkar Rincian Biaya dan Pelayanan Haji 2026
Awal Mula Polemik: Dugaan Mark Up Biaya Per Kilometer
Polemik ini bermula dari pernyataan Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025. Dalam video itu, ia mengungkap adanya ketidakwajaran biaya proyek Whoosh.