TITIKTEMU.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait tudingan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut mengendap di bank.
Purbaya menekankan bahwa data yang ia sampaikan bersumber langsung dari Bank Indonesia (BI), bukan hasil perhitungan internal Kementerian Keuangan.
Menurut Purbaya, adanya ketidaksesuaian informasi kemungkinan terjadi karena Dedi memperoleh data dari pihak bawahannya yang kurang akurat.
“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025).
Baca Juga: Mimpi Slow Living: Benarkah Hidup di Desa Bakal Selalu Nyaman?
Laporan BI Jadi Rujukan
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan data serupa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (20/10/2025).
Data ini menunjukkan simpanan dana APBD di bank secara nasional, yang diperoleh dari laporan rutin perbankan ke Bank Indonesia.
Purbaya menambahkan, laporan tersebut mencakup seluruh daerah di Indonesia, sehingga informasi yang terbatas pada satu provinsi—dalam hal ini Jawa Barat—tidak bisa dijadikan dasar penilaian keseluruhan.
“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI,” ujarnya.
Rinciannya Dana APBD di Bank
Berdasarkan data yang dicatat Kemendagri, total dana APBD yang mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Rinciannya terdiri dari:
- Pemerintah kabupaten: Rp 134,2 triliun
- Pemerintah provinsi: Rp 60,2 triliun
- Pemerintah kota: Rp 39,5 triliun
Sementara itu, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dana yang mengendap tercatat sebesar Rp 4,17 triliun.