TITIKTEMU.CO - Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden akhirnya mengembalikan ID Pers Istana Negara milik jurnalis CNN Indonesia TV, Diana Valencia.
Pengembalian tanda pengenal khusus liputan itu dilakukan usai pertemuan antara pihak redaksi CNN Indonesia dengan jajaran BPMI Setpres di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 September 2025.
Langkah ini menandai penyelesaian polemik yang sempat menyita perhatian publik setelah ID pers milik Diana diambil ketika dirinya tengah bertugas meliput agenda Presiden.
Baca Juga: Istana Cabut ID Pers Jurnalis CNN Indonesia, Begini Sikap Dewan Pers, PWI, AJI, dan LBH Pers
BPMI Setpres Akui Pengambilan ID Pers
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres, Yusuf Permana, mengakui bahwa pihaknya memang mengambil tanda pengenal liputan Istana milik Diana.
Namun dia menegaskan, ID yang diambil bukanlah kartu identitas resmi sebagai jurnalis, melainkan ID khusus yang dikeluarkan oleh Istana untuk kebutuhan peliputan.
“Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kami tidak punya kewenangan itu. Yang diambil teman-teman ID khusus Istana. Sekarang sudah kami kembalikan,” jelas Yusuf.
Dia menambahkan pengembalian tanda pengenal disaksikan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari. Yusuf juga memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.
Baca Juga: Begini Kronologi Kasus ID Wartawan Istana, CNN Indonesia Minta Penjelasan Resmi
Penyesalan dari BPMI Setpres
Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan Kepala Biro Pers dan Media BPMI Setpres, Erlin Suastini, menyesali tindakan yang dilakukan anak buahnya. Dia menegaskan pengambilan paksa itu menjadi pelajaran berharga.
“Teman-teman yang bertugas di Istana memahami bahwa peristiwa ini tidak boleh terulang. Kepala Biro Pers dan Media juga sudah menyampaikan penyesalan atas penarikan ID tersebut,” ujarnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen BPMI Setpres untuk tetap menjaga hubungan baik dengan media sebagai mitra penting dalam menyampaikan informasi publik.