Menurut Munir, alasan bahwa pertanyaan jurnalis di luar agenda resmi tidak bisa dijadikan dasar pencabutan kartu liputan.
“Itu sama saja menghalangi tugas jurnalistik sekaligus membatasi hak publik untuk mendapat informasi,” tegasnya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Kawal Ketat Anggaran MBG Rp99 T di Tengah Isu Dapur Fiktif
AJI Jakarta Desak BPMI Minta Maaf
Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, juga mengecam tindakan BPMI. Ia mendesak agar kartu liputan Diana segera dikembalikan dan BPMI menyampaikan permintaan maaf.
“Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia,” kata Irsyan.
AJI juga meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja pejabat BPMI yang dinilai berlebihan. “Presiden perlu mengevaluasi pejabat yang mencabut ID Pers Diana agar kasus serupa tidak kembali terjadi,” tambahnya.
Kebebasan Pers Jadi Taruhan
Kasus pencabutan ID pers jurnalis CNN Indonesia ini bukan hanya soal akses liputan, tetapi juga menyangkut masa depan kebebasan pers di Indonesia.
Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kritik dan pertanyaan wartawan bisa berujung pada pembatasan akses. Padahal pers memiliki fungsi kontrol sosial dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Meski Presiden Prabowo sendiri diketahui memberikan jawaban positif atas pertanyaan Diana tentang kasus MBG, keputusan BPMI justru menimbulkan tanda tanya.
Publik pun berharap agar kasus ini segera diselesaikan dengan bijak demi menjaga kepercayaan pada komitmen pemerintah terhadap keterbukaan informasi.
Dengan tekanan dari Dewan Pers, PWI, AJI, hingga LBH Pers, apa yang akan diambil Istana. Apakah ID pers Diana akan dipulihkan, atau justru kasus ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia?.***