TITIKTEMU.CO - Pakar hukum dan pembangunan dari Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho, mengapresiasi ambisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan APBN dengan defisit nol.
Menurutnya, slogan tersebut menandakan bahwa pemerintah mulai menyadari tidak boleh membebankan utang dan beban keuangan kepada generasi mendatang tanpa solusi konkret.
Baca Juga: Langkah Berani Purbaya: Tunda PPh 22 demi Napas Pelaku Bisnis Online Tetap Panjang
BLBI: Titik Kritis dalam Langkah Purbaya
Namun, Hardjuno menekankan bahwa untuk benar-benar mencapai defisit nol, satu langkah tak bisa dihindari: penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), khususnya dana yang dianggap melekat di Bank Central Asia (BCA).
Menurut data Pansus BLBI DPD RI, nilai kewajiban terkait yang belum dituntaskan menembus Rp26,596 triliun. Ia mempertanyakan apakah dana tersebut akan dikembalikan atau tetap menjadi beban APBN.
Untuk memberi ruang fiskal, Hardjuno mengusulkan moratorium pembayaran bunga atas obligasi rekap BLBI sementara menunggu audit independen.
Dengan cara itu, beban bunga rutin tak terus memakan anggaran negara.
Bila langkah ini dilakukan dengan terbuka dan akuntabel, ia yakin target defisit nol bukan sekadar angka di kertas, melainkan bukti keberanian politik.
Baca Juga: Panduan Bisnis Online Shop untuk Pemula: Dari Nol Hingga Laris
Polemik Satgas BLBI dan Kritik Terhadap Realisasinya
Sebelumnya, Purbaya menyebut akan mengevaluasi kembali keberadaan Satgas BLBI yang dibubarkan pada akhir 2024.
Ia menilai satgas sebelumnya banyak memberi janji, tetapi gagal menagih piutang. “Tiga tahun hidupnya, apa yang didapat?” ujar Purbaya menyindir.
Tanpa keberlanjutan kelembagaan dan hasil nyata, satgas dinilai hanya menjadi simbol tanpa kerja nyata.