Kiprah di Dunia Politik
Masuknya Sudewo ke dunia politik dimulai pada 2002 saat dia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar bersama Juliyatmono,dan kalah. Namun, dia tetap aktif di politik dengan menjadi koordinator tim sukses beberapa Pilkada.
Pada 2019, dia dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra. Karier politiknya semakin moncer saat dia menjadi anggota DPR RI untuk dua periode, yaitu 2009–2014 dan 2019–2024.
Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memuluskan karier politiknya. Dalam Pilkada 2024, dia terpilih sebagai Bupati Pati bersama Risma Ardhi Chandra untuk periode 2025–2030.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 11 April 2025, Sudewo memiliki kekayaan total Rp 31,5 miliar.
Baca Juga: Belum Sebulan Menjabat, Bupati Pati Sudewo Diterpa Badai Demo dan Tuntutan Mundur
Deretan Kebijakan Kontroversial
Sejak menjabat pada Februari 2025, Sudewo mengeluarkan beberapa kebijakan yang memicu kontroversi. Beberapa di antaranya adalah:
1. Pemangkasan Pegawai Honorer RSUD Soewondo
Pada Maret 2025, ia memutuskan mengurangi jumlah pegawai non-ASN di RSUD RAA Soewondo. Menurutnya, tenaga honorer di rumah sakit tersebut terlalu banyak dan tidak efisien.
2. Larangan Sound Horeg
Pada Mei 2025, Sudewo mengeluarkan larangan penggunaan sound horeg di Pati. Kebijakan ini mendapat protes keras dari warga hingga akhirnya dicabut.
3. Kenaikan PBB-P2 250 Persen
Kebijakan ini menjadi puncak polemik. Sudewo berdalih kenaikan pajak untuk menambah pendapatan daerah demi pembangunan infrastruktur. Namun, protes besar-besaran membuatnya membatalkan keputusan itu.
4. Tantang Pendemo