nasional

Keluhan Petani Kalimantan Selatan Mengenai Harga Gabah yang Terhambat, Menteri Pertanian Sebut ada Celah Mafia

Senin, 21 April 2025 | 19:00 WIB
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengaku pecat oknum Bulog yang membeli gabah dari tengkulak (YouTube/metro_tv)

Menurut Amran, sukses dalam sektor pertanian tidak bisa dicapai sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Namun, Amran juga menjelaskan bahwa meskipun urusan pasar bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian, mereka merasa perlu turun tangan mengatasi permasalahan ini karena adanya mafia pertanian yang kerap memanfaatkan celah dalam sistem distribusi beras.

Stok Beras Tinggi dan Tantangan Mafia Pertanian

Amran Sulaiman juga menambahkan bahwa produksi beras di Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan, mencapai 52 persen.

Baca Juga: Desa BRIliaN, Program Unggulan BRI Dukung Transformasi Pertanian Modern di Desa Bansari, Tingkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan di Pedesaan

Hal ini disertai dengan stok beras yang sangat tinggi, mencapai 2,2 juta ton, yang menurutnya adalah angka tertinggi dalam sejarah.

Meskipun demikian, Amran mengungkapkan bahwa tingginya stok beras ini justru menjadi celah bagi oknum mafia pertanian untuk memanipulasi harga.

Produksi beras naik 52 persen, stoknya pun mencapai 2,2 juta ton. Ini angka yang sangat tinggi,” ujar Amran. “Namun, celah ini kadang dimanfaatkan oleh mafia.

Jika produksi rendah, harga beras cenderung naik. Jika stok kurang, harga juga ikut melambung. Kami berusaha menutup celah ini agar tidak ada lagi pihak yang diuntungkan secara tidak adil,” tutup Amran.

Baca Juga: Cara Praktis Cek Plat Nomor Kendaraan Online Tanpa Harus ke Samsat

Keluhan para petani di Kalimantan Selatan terkait harga gabah yang rendah dan kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka ke BULOG menjadi sorotan penting dalam dunia pertanian Indonesia.

Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, terutama dalam mengatasi mafia pertanian dan memastikan distribusi yang lebih adil, diharapkan masalah ini dapat segera teratasi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.***

Halaman:

Tags

Terkini