TITIKTEMU.CO, Jakarta - Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani atau lebih dikenal sebagai Franky Sibarani, resmi dilantik sebagai Anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) Fraksi Partai Golkar, masa jabatan 2024-2029.
Franky dilantik mewakili Daerah pemilihan Kalimantan Barat I, menggantikan Maman Abdurrahman yang masuk dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri UMKM.
Baca Juga: Ternyata Ini Strategi BRI Jaga Pertumbuhan Bisnis Di Tengah Dinamika Ekonomi Global
Franky Sibarani pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI 2014-2016,
Pelantikan Franky merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) No 17/P TAHUN 2025, tentang PAW DPR RI tertanggal 6 Februari 2025.
“Anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI," kata Puan saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Lokasi Telaga Mangunan Pekalongan, HTM dan Jam Buka Surga Tersembunyi untuk Liburan Santai
Berikut rekam jejak karir Franky Sibarani mulai dari seorang pengusaha hingga terjun ke dunia politik.
Sebelum masuk ke dunia Politik, Franky adalah seorang profesional di dunia usaha dan industri. Ia juga aktif di berbagai asosiasi dunia usaha, mulai dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Real Estate Indonesia (REI), hingga Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
Berbagai jabatan strategis lainnya pernah Ia duduki, hingga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APINDO sejak tahun 2013.
Terobosan yang pernah Ia lakukan saat menjabat sebagai Kepala BKPM, salah satunya perizinan online atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi berbasis Elektronik (SPIPISE) pada 15 Desember 2014. Sistem ini menghadirkan layanan perizinan yang cepat dan transparan.
Kemudian, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berhasil menghilangkan ego sektoral dalam proses pengurusan perizinan usaha. Saat itu, setidaknya terdapat 170 perizinan dari 22 Kementerian dan Lembaga berbeda yang berhasil didelegasikan ke BKPM.
Selain itu Franky meluncurkan sejumlah layanan percepatan investasi, seperti Layanan 3 Jam Perizinan Investasi, Layanan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan Fasilitas Percepatan Jalur Hijau yang berhasil memangkas waktu pelayanan Kepabeanan dari 7 hari menjadi hanya 1 hari.