TITIKTEMU.CO - Hasil survei terbaru Charta Politika menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putera Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, malah membebani elektabilitas capres Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan, penurunan elektabilitas Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi dari semakin tingginya kesadaran publik bahwa telah terjadi intervensi kekuasaan dalam meloloskan nama Gibran seusai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi alias paman dari Gibran.
Baca Juga: 5 Tempat Glamping di Boyolali, Cocok Banget Buat Healing
Baca Juga: 7 Area Glamping di Semarang, Sajikan Panorama Lima Gunung
Apalagi, di media sosial juga marak sebutan “Mahkamah Keluarga” sebagai sindiran atas putusan kontroversial MK yang harus mengubah Undang-Undang untuk meloloskan Gibran.
“Survey yang dilakukan oleh Charta Politika memperlihatkan tampilnya Gibran mendampingi Prabowo justru membebani Prabowo, alih-alih ikut memperkuat suara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari persepsi tentang naiknya Gibran sebagai cawapres tidak bisa dipisahkan dari intevensi kekuasaan dan penggunaan institusi hukum MK sebagai instrumen kekuasaan,” ujar Airlangga kepada media, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Menag Sampaikan Rencana Pembagian Kuota Tambahan Haji 2024
Persepsi adanya intervensi kekuasaan di tubuh MK, menurut Airlangga, membuat pandangan publik bergeser, terutama bagi para pendukung Presiden Jokowi, dan tidak serta merta memperkuat kandidasi Gibran.
“Justru yang terjadi adalah penguatan tentang tampilnya Gibran sebagai simbol representasi politik dinasti Jokowi yang berusaha melanggengkan kekuasaan,” ujar doktor alumnus Murdoch University, Australia, tersebut.
Baca Juga: 7 Tempat Makan Enak di Dieng, Jujugan Favorit Wisatawan
Seperti diketahui, Senin (6/11/2023), Charta Politika merilis hasil survei terbaru. Simulasi tiga pasang calon presiden-calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat elektabilitas tertinggi yakni 36,8 persen, disusul Prabowo Subianto-Gibran (34,7 persen), dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,3 persen). Adapun jumlah responden yang tidak menjawab sebanyak 4,3 persen.
Pada survei Charta Politika terkini, disebutkan juga sebanyak 39,7 persen responden menyatakan percaya bahwa Presiden Joko Widodo turut campur dalam keputusan MK terkait batasan usia calon Wakil Presiden dan dari jumlah tersebut, 49,9 persen responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan orang dalam keluarga Presiden Jokowi menjadi calon Wakil Presiden.
Baca Juga: WAJIB DIBAWA!! Begini Cara Cetak Kartu Tes SKD bagi CPNS dan PPPK. Ikuti Langkah-langkahnya