Sejumlah BUMN Memiliki Piutang Kepada Pemerintah, Diakui Pemerintah Utang ke BUMN Belum Dibayar Tuntas

TITIKTEMU.CO, JAKARTA - Pemerintah mengakui belum melunasi secara keseluruhan utang kepada beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Beberapa perusahaan milik negara yang diketahui memiliki piutang kepada pemerintah antara lain adalah PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata kepada wartawan akhir pekan lalu mengungkapkan, bahwa pemerintah memang bisa saja memiliki utang ke BUMN, sebagaimana utang pemerintah kepada Pertamina dan PLN. Utang pemerintah pada Pertamina muncul pada tahun 2021 dan 2022.

Baca Juga: Melihat Bangunan Sejarah Di Solo Yang Mengandung Perjuangan

Khusus untuk utang pemerintah kepada Pertamina pada tahun 2021, menurut Isa, sudah lunas senilai Rp 275 triliun.

"Kecuali ada utang pemerintah ke BUMN tersebut tentu akan kami bayar sejumlah kewajiban pemerintah ke BUMN itu, missal, case di Pertamina tahun lalu, PLN dan sebagainya," tegas Isa.

Baca Juga: Debut Harry Kane Bersama Bayern Muenchen Zonk! Kane 14 Tahun Nir Gelar Dalam Karir Sepak Bola

Baca Juga: Sandro Tonali Cetak Gol Dalam Debut, Newcastle United Langsung Memimpin Klasemen Liga Inggris

Kendati pemerintah bisa berutang kepada BUMN, namun menurut Isa, BUMN tidak dapat melunasi utang mereka menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya adalah karena BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

“Tetapi kita tidak langsung bayar utang-utang BUMN itu dari APBN,” ujarnya.

Isa mengatakan, terdapat cara lain bagi pemerintah untuk membayar utang ke BUMN. Cara itu adalah dengan menggunakan mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Proses ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Baca Juga: Link Streaming dan Prediksi, Manchester United Vs Wolves, MU Bertekad Perpanjang Rekor Menang di Kandang

"Tentu lewat PMN, namun kita tahu itu juga ada perencanaan dan schedule yang telah ditetapkan sejak penyusunan APBN," tuturnya.***