Kisah Pilu Lansia Pekalongan Dicoret dari Bansos karena Terindikasi Judol, Padahal Tak Punya HP

Baca Juga: Prabowo Minta Penanganan Bencana NTT Fokus Bantu Warga, Bukan Sibuk Sambut Pejabat

7.585 KPM di Pekalongan Terindikasi Judol

Sementara itu, persoalan bansos yang dikaitkan dengan indikasi judi online tidak hanya terjadi pada Dayat dan Darmi.

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat

sebanyak 7.585 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terindikasi memiliki aktivitas judi online berdasarkan hasil pengecekan data hingga akhir Agustus 2026.

Plt Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Mouretta Vitria, mengatakan data tersebut diperoleh melalui proses pengecekan menggunakan aplikasi.

“Untuk sementara ini sampai dengan hari ini, data yang sudah kita cek di aplikasi memang ada sebanyak 7.585 KPM yang terindikasi judol,” kata Vitria, Minggu, 30 Agustus 2026.

Bantuan bagi ribuan KPM tersebut kemudian dihentikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

“Yang sampai dengan saat ini bantuan sosialnya kita hentikan. Dihentikan langsung oleh Kementerian Sosial,” lanjutnya.

Baca Juga: Prabowo Luncurkan PLTS 100 GWp, Targetkan Indonesia Mandiri Energi dan Setop Impor LPG

Ratusan KPM Ajukan Klarifikasi

Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan masih membuka ruang bagi KPM yang merasa datanya tidak sesuai untuk melakukan klarifikasi.

Hingga 30 Agustus 2026, tercatat sebanyak 157 KPM telah mengajukan klarifikasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Proses tersebut dilakukan untuk memperoleh surat pernyataan klarifikasi sekaligus menjadi dasar pengajuan pengaktifan kembali bantuan sosial bagi penerima yang dinilai memenuhi persyaratan.

Kasus Dayat dan Darmi pun menjadi perhatian karena kondisi mereka disebut berbeda dengan indikasi yang muncul dalam data. Pihak desa berharap proses klarifikasi dapat memastikan bantuan sosial kembali diterima oleh warga yang memang membutuhkan.***