Ramai Sensus Ekonomi 2026 Diprotes Warga, Soroti Petugas Tanpa Surat Tugas dan Risiko Keamanan Data

TITIKTEMU.CO – Pembahasan mengenai Sensus Ekonomi 2026 tengah ramai diperbincangkan warganet di media sosial. Kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) secara door-to-door ini menjadi sorotan publik, terutama terkait kelengkapan identitas dan surat tugas petugas sensus.

Sensus Ekonomi 2026 sendiri dilaksanakan dalam periode 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan petugas mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan pendataan ekonomi.

Namun, di tengah pelaksanaannya, sejumlah warganet menyoroti aspek keamanan dan kejelasan identitas petugas, khususnya terkait surat tugas resmi.

Baca Juga: Viral Restorasi Kereta Jadi Co-Working Space, Penumpang Protes Tak Kebagian Meja di Kereta Makan KAI

Warga Tolak Sensus karena Petugas Tak Bawa Surat Tugas

Salah satu cerita datang dari pengguna Threads bernama @andritriseptiadi yang mengaku didatangi petugas sensus ke rumahnya. Namun, ia menolak proses pendataan karena petugas tidak dapat menunjukkan surat tugas resmi.

Dalam unggahannya pada Selasa (23/6/2026), ia menjelaskan bahwa dirinya hanya diperlihatkan ID card tanpa adanya dokumen surat tugas.

“Saya menanyakan surat tugas, ID card, dan lain-lain. Mereka hanya menunjukkan ID card tanpa surat tugas,” tulisnya.

Karena hal tersebut, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan proses sensus demi alasan keamanan data pribadi.

“Saya menolak dengan sopan karena ini menyangkut perlindungan data pribadi,” tambahnya dalam unggahan yang telah mendapat ratusan likes tersebut.

Baca Juga: Daftar Top Skor Piala Dunia 2026: Lionel Messi Memimpin, Mbappe dan Haaland Terus Membayangi

Kekhawatiran Soal Modus Kejahatan

Unggahan tersebut kemudian memicu diskusi luas di kalangan warganet. Banyak yang mengingatkan pentingnya verifikasi identitas petugas, termasuk surat tugas resmi, untuk menghindari potensi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Beberapa warganet menilai, tanpa surat tugas yang jelas, masyarakat berhak melakukan verifikasi lebih lanjut kepada instansi terkait.