Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang membuat perubahan sulit dilakukan. Namun ia menangkap kesan adanya rasa takut untuk menyentuh persoalan yang sebenarnya sudah lama menjadi perhatian publik.
Padahal, menurutnya, reformasi institusi negara seharusnya menjadi proses yang wajar dalam sistem demokrasi. Ketika sebuah lembaga membutuhkan perbaikan, pemerintah semestinya memiliki keberanian untuk melaksanakannya.
Meski demikian, Mahfud menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap berhasil atau tidaknya agenda reformasi tersebut. Baginya, tugas tim telah selesai ketika rekomendasi berhasil disusun dan disampaikan kepada publik.
Kini, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan DPR. Sebab dalam politik, dukungan publik tidak pernah bersifat permanen. Ketika tuntutan perubahan terus diabaikan, sejarah menunjukkan bahwa tekanan masyarakat pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri.***
Artikel Terkait
Doa Akhir Tahun dan Awal Tahun Hijriyah: Momentum Muhasabah dan Menata Harapan Baru
PBNU Tetapkan 1 Muharam 1448 H pada Rabu, 17 Juni 2026, Hilal Tidak Terlihat di Seluruh Titik Pemantauan
25+ Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 H yang Penuh Doa dan Makna, Cocok Dibagikan di Media Sosial
Pensiun Polisi Diperpanjang hingga 60 Tahun, Siapa yang Diuntungkan dan Apa Risikonya?
Kamu Bukan Boros — Kamu Cuma Belum Tahu Cara Otakmu Memproses Uang
Gaji 5 Juta Bisa Investasi? Ini Buktinya (Bukan Motivasi Kosong)
Cek Jadwal Kapal Pelni Labuan Bajo-Denpasar PP Juni 2026, Tarif Terbaru dan Cara Beli Tiket