JPP Bahas Kerangka Nasional HA/DR, Aisha Rasyidila Tekankan Peran Militer dan Integrasi Teknologi Bencana

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Kamis, 18 Desember 2025 | 10:28 WIB
Co-Director of Cooperation and External Engagement, Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri dalam forum JPP Promedia saat membahas National HA/DR capability framework. (Dok Promedia)
Co-Director of Cooperation and External Engagement, Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri dalam forum JPP Promedia saat membahas National HA/DR capability framework. (Dok Promedia)

TITIKTEMU.CO - Jaringan Pemred Promedia (JPP) menggelar diskusi strategis bersama Co-Director of Cooperation and External Engagement sekaligus Head of Government Task Force Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha Rasyidila Kusumasomantri, untuk membahas penguatan National HA/DR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) capability framework di Indonesia.

Forum yang digelar secara daring pada Selasa malam, 16 Desember 2025, ini diikuti oleh para pemimpin redaksi dan mitra Promedia dari berbagai daerah. Mengusung tema “Peran Alutsista Militer dalam Banjir Akibat Siklon Senyar”, diskusi menyoroti pentingnya sistem penanganan bencana nasional yang terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Aisha menegaskan bahwa Indonesia hingga kini masih belum memiliki kerangka kapabilitas nasional yang jelas dalam penanganan bantuan kemanusiaan dan bencana. Kekosongan ini dinilai berdampak pada lemahnya koordinasi lintas lembaga saat terjadi kondisi darurat.

Baca Juga: Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN yang Bongkar Penyelundupan Sabu 2 Ton Senilai Rp5 Triliun di Kamboja

Menurut Aisha, National HA/DR capability framework dibutuhkan untuk memperjelas pembagian peran dan mekanisme koordinasi antarinstansi, termasuk siapa bertanggung jawab atas apa dalam situasi krisis. Kerangka ini juga akan menegaskan posisi dan kontribusi militer dalam membantu penanganan bencana sipil.

Ia menjelaskan, peran TNI dalam konteks HA/DR tidak hanya terbatas pada pengerahan personel, tetapi juga mencakup optimalisasi alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mendukung distribusi logistik dan evakuasi korban. Tanpa kerangka yang jelas, pemanfaatan sumber daya tersebut berpotensi tidak maksimal.

Aisha juga menyampaikan catatan kritis terkait kesiapsiagaan nasional. Meski Indonesia kerap dilanda bencana dan memiliki pengalaman panjang, kesiapan sistem penanganan yang ada dinilai belum mencerminkan negara yang benar-benar siap menghadapi krisis besar.

Baca Juga: BPK Ungkap Dana Subsidi dan Kompensasi Energi Libatkan Pertamina Capai Rp399 Triliun, Ditemukan 14 Catatan Audit

Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera menyusun kerangka HA/DR nasional yang disesuaikan dengan kapasitas dan karakteristik Indonesia sebagai negara rawan bencana namun memiliki sumber daya strategis yang kuat.

Sebagai penutup, Aisha menekankan pentingnya integrasi teknologi sipil dan militer, mulai dari sensor cuaca, sistem deteksi gempa, hingga radar, sebagai bagian dari sistem peringatan dini dan respons cepat bencana. Sinergi teknologi ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana di masa depan.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X