Bandara IMIP Morowali Tanpa Petugas Bea Cukai? Begini Respons Tegas Purbaya dan TNI

TITIKTEMU.CO - Polemik mengenai keberadaan petugas Bea Cukai di Bandara IMIP Morowali kembali mencuri perhatian publik.

Setelah muncul pernyataan bahwa bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara di lokasi, berbagai pihak akhirnya memberikan klarifikasi.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ikut angkat suara dan memberikan penjelasan terkait izin khusus yang dimiliki bandara tersebut serta kesiapan pemerintah menempatkan personel apabila dibutuhkan.

Situasi ini juga mendorong TNI mengambil langkah pengamanan sebagai bentuk antisipasi di area yang dianggap strategis tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Bandara Khusus IMIP di Morowali memang tidak menempatkan petugas Bea Cukai di lokasi.

Menurutnya, bandara tersebut memiliki izin operasional khusus sehingga tata kelolanya berbeda dengan bandara umum.

“Sepertinya memang tidak ada petugas Bea Cukai di sana. Nanti kami pelajari lagi apakah ke depannya perlu ditempatkan atau tidak. Dulu bandara itu mendapat izin khusus, jadi perlu dilihat kembali regulasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila pemerintah memutuskan bahwa bandara tersebut perlu diawasi Bea Cukai maupun Imigrasi, personel siap dikirim kapan saja. “Kalau diminta, kami siap. Personel Bea Cukai juga banyak dan tinggal ditugaskan.”

Baca Juga: Teguran Terbuka DPR ke Menkeu: Wewenang Terlalu Besar, Program Kementerian Dinilai Mandek

TNI Turun Tangan untuk Pengamanan Bandara

Sebelumnya, TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) sebagai langkah pengamanan di Bandara IMIP Morowali. Langkah ini diambil setelah adanya pernyataan bahwa bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di lokasi.

Juru bicara TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menyatakan bahwa TNI segera menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan untuk menjaga fasilitas yang tergolong obyek vital nasional.

“TNI sudah menyiapkan pasukan untuk pengamanan bandara tersebut. Kami mendukung penuh upaya pemerintah memastikan setiap fasilitas strategis tetap berada dalam kontrol negara,” jelas Freddy.

Ia juga mengatakan bahwa koordinasi telah ditingkatkan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan operasional bandara berjalan sesuai aturan terkait keamanan, izin, dan pengawasan.