Drama UMP 2026: Janji Menaker, Tekanan Buruh, dan Putusan MK yang Jadi Titik Balik

TITIKTEMU.CO - Menjelang akhir tahun 2025, topik kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 kembali jadi bahan perbincangan hangat.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa penentuan UMP tahun depan akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2024—putusan penting yang sempat mengguncang peta perburuhan nasional.

“Putusan MK jadi acuan utama. Setelah itu baru kita lihat formula terbaik untuk Indonesia,” ujar Yassierli di Jakarta, Minggu (12/10/2025).

Pernyataan tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah tengah berhati-hati dalam mengambil langkah, mengingat keputusan MK tidak sekadar formalitas hukum, tapi juga menyentuh langsung nasib jutaan pekerja di Indonesia.

Baca Juga: Presiden Prabowo Tunjuk Andi Amran Sulaiman Jadi Kepala Bapanas Gantikan Arief Prasetyo Adi

Dialog yang Tak Pernah Selesai: Buruh vs Pengusaha

Menurut Yassierli, Kemenaker kini tengah membahas formula upah bersama serikat pekerja dan pengusaha.

Proses ini disebutnya sebagai “masa krusial” dalam menentukan keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan daya tahan industri.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Nasional juga mulai menggelar serangkaian rapat untuk membahas besaran UMP 2026.

“Masih ada waktu, jadi sabar saja,” tambah Yassierli.

Dengan kata lain, keputusan akhir soal naik-tidaknya UMP 2026 masih berada di ruang negosiasi yang panjang dan sensitif.

Putusan MK: Kemenangan Buruh Setelah Penantian Panjang

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024 menjadi titik balik penting dalam dunia ketenagakerjaan.

MK mewajibkan pemerintah menghidupkan kembali Upah Minimum Sektoral (UMS)—komponen yang sempat dihapus oleh UU Cipta Kerja 2023.