TITIKTEMU.CO - Kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak di berbagai daerah membuat pemerintah bergerak cepat memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu perhatian utama kini tertuju pada banyaknya dapur penyedia makanan yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mempercepat proses sertifikasi dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah Indonesia. Ribuan dapur kini tengah dikejar agar segera memenuhi standar laik sehat dan aman konsumsi.
Langkah ini tidak hanya sekadar melengkapi dokumen sertifikasi, tetapi juga memastikan setiap makanan yang disajikan benar-benar higienis bagi penerima manfaat program. Sayangnya, di beberapa daerah, pengelola dapur baru mengurus sertifikasi setelah muncul kasus keracunan.
Pelatihan Massal Relawan Dapur MBG
Upaya peningkatan kualitas dapur mulai tampak melalui pelatihan massal yang diikuti ratusan relawan penjamah makanan dari berbagai SPPG.
Sebanyak 500 relawan dari 100 dapur MBG mengikuti pelatihan higiene dan sanitasi yang diselenggarakan di Bandung, Sabtu (4/10/2025).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen Pol Sony Sonjaya, menjelaskan pelatihan ini menjadi bagian penting dalam peningkatan mutu pengelolaan makanan.
“Pelatihan ini berisi materi untuk meningkatkan kompetensi para penjamah makanan agar sesuai standar operasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh dapur MBG diwajibkan mematuhi SOP mulai dari penerimaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
Di Jawa Barat sendiri, ada lebih dari 2.600 dapur MBG yang sedang berproses mendapatkan SLHS, dengan target rampung dalam dua pekan.
Namun, di lapangan, sejumlah pengelola dapur mengaku kesulitan menyesuaikan standar karena keterbatasan fasilitas dan tenaga terlatih.
Baca Juga: Pemerintah Finalisasi Aturan Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Tegaskan Tetap Berjalan
Menkes Sederhanakan Proses Sertifikasi SLHS
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan proses penerbitan SLHS kini disederhanakan agar bisa dipercepat.
Langkah ini diambil setelah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat kinerja dinas kesehatan daerah.
“Dalam minggu ini kami sudah menyederhanakan prosesnya agar ribuan SPPG segera memperoleh sertifikasi,” kata Budi saat rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Rabu (1/10/2025).
Meski begitu, percepatan tersebut tetap bergantung pada kesiapan masing-masing daerah.
Artikel Terkait
Ramai Gerakan “Seribu Sehari” Dedi Mulyadi, Publik Pertanyakan Kenaikan Belanja dan Transparansi APBD Jabar 2025!
Mengulik Fakta Tragedi Al Khoziny: Mobil Mercy Ditemukan Ringsek, Mimbar Musala Masih Berdiri Kokoh!
Crash Brutal Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025: 5 Fakta Penting yang Perlu Kamu Tahu
Pemerintah Finalisasi Aturan Program Makan Bergizi Gratis, Prabowo Tegaskan Tetap Berjalan
Ungkap Makna “Tepuk Sakinah” yang Viral di Media Sosial: Simbol Cinta dan Komitmen di Tengah Maraknya Perceraian