Menteri BUMN Kosong, Tiga Wakil Menteri Calon Kuat Pengganti Erick Thohir, Siapa Saja?

TITIKTEMU.CO - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam reshuffle kabinet ketiga pada Rabu sore 17 September 2025.

Erick menggantikan Dito Ariotedjo yang sebelumnya memimpin kementerian tersebut. Dengan perpindahan Erick ke Menpora, kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini kosong.

Menurut Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo belum menunjuk menteri BUMN definitif. Saat ini, kata dia, Presiden masih menimbang sosok yang tepat untuk memimpin kementerian strategis tersebut.

Baca Juga: Erick Thohir Resmi Dilantik Presiden Prabowo Jadi Menpora, Berikut Rekam Jejak Lengkapnya 

“Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok yang sesuai, seiring dengan berpindahnya tugas Pak Erick Thohir ke Kemenpora,” ujar Prasetyo di Istana Negara.

Meski jabatan masih kosong, Prasetyo menegaskan bahwa kondisi ini tidak akan dibiarkan terlalu lama. Dia memastikan posisi pelaksana tugas (Plt Menteri BUMN) akan segera diisi.

“Kemungkinan besar dari kalangan wakil menteri yang saat ini masih aktif,”Prasetyo.

Baca Juga: Djamari Chaniago: Jenderal Kostrad yang Pernah Adili Prabowo, Kini Menko Polkam

Tiga Nama Calon Kuat

Dari informasi yang beredar, ada tiga nama wakil menteri yang disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Erick Thohir. Mereka adalah:

Kartika Wirjoatmodjo (Tiko): Wamen BUMN yang memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan dan pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri.

Dony Oskaria: Wakil Menteri BUMN dengan latar belakang di industri pariwisata dan aviasi. Ia pernah berkiprah di Garuda Indonesia dan beberapa perusahaan lainnya.

Aminuddin Ma’ruf : Wakil Menteri BUMN yang dikenal sebagai tokoh muda dengan jaringan luas di kalangan politik dan organisasi. Kehadirannya dianggap dapat memberi perspektif segar di Kementerian BUMN.

Ketiganya dinilai memiliki pemahaman mendalam terkait peta besar BUMN serta tantangan yang dihadapi. Meski begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.