TITIKTEMU.CO - Baru sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai gelombang protes dari berbagai pihak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi salah satu yang paling vokal dalam menyuarakan kekecewaan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih Purbaya sebagai pengganti Sri Mulyani.
Aksi demonstrasi digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/9/2025). Dalam orasinya, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Purbaya yang dinilai mengecilkan tuntutan rakyat terkait isu 17+8. Menurut Diallo, komentar tersebut tidak hanya melukai hati masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya empati terhadap kondisi rakyat yang sedang berjuang menghadapi berbagai penindasan.
“Pernyataan itu sangat mengecewakan. Baru sehari menjabat, ia sudah menunjukkan sikap yang mengabaikan suara rakyat. Hal ini jelas tidak pantas dilakukan oleh seorang menteri,” tegas Diallo di hadapan massa aksi.
Selain mengkritik Purbaya, BEM UI juga menyoroti pernyataan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto. Dalam sebuah kesempatan, Wiranto menyebut bahwa memenuhi seluruh tuntutan rakyat 17+8 akan membuat negara menjadi repot. Pernyataan tersebut dianggap mahasiswa sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola aspirasi masyarakat.
“Jika merasa repot menjalankan negara, masih banyak orang yang lebih kompeten untuk menggantikan posisi itu,” ujar Diallo dengan lantang.
Tidak hanya berhenti pada kritik terhadap Purbaya dan Wiranto, BEM UI juga mendesak Presiden Prabowo untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut mahasiswa, posisi Kapolri harus diisi oleh figur yang memiliki kompetensi tinggi dan rasa kemanusiaan yang kuat agar mampu menjalankan tugas dengan baik.
Aksi ini menjadi bentuk nyata kekecewaan mahasiswa terhadap keputusan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. BEM UI berharap Presiden Prabowo segera mengevaluasi kebijakan pengangkatan Menteri Keuangan dan mendengar aspirasi masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang lebih adil dan transparan.***
