Jumlah Menteri Membengkak Jadi 44 Orang? Prabowo Susun Strategi Birokrasi, Begini Prinsip Koalisi yang Besar dan Peran Analis Kebijakan

Koalisi yang gemuk berpotensi adanya dominasi elite partai politik yang secara tingkat kepercayaan masyarakat berada paling bawah di antara lembaga negara lainnya.

Peran analis kebijakan juga menjadi krusial ketika adanya tren penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR-RI.

Kepercayaan Masyarakat

Mari berkaca pada Survei Indikator 'Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara' yang dirilis pada 23 Januari 2024 lalu.

Tampak dalam paparan Survei Indikator, partai politik menempati peringkat terbawah, serta DPR berada tepat di atasnya dalam meraih kepercayaan masyarakat.

Tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi yaitu terhadap TNI, kemudian di bawahnya Presiden, dan di bawahnya lagi ada Kejaksaan Agung.

Baca Juga: BRI Raih Merdeka Award 2024 Kategori CSR Untuk Negeri, Berkat Pemberdayaan Wanita dan Lingkungan

Tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode survei indikator sebelumnya.

Tampak tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR memiliki angka 68,5 persen dan partai politik 65,2 persen, pada periode 23 Juni 2023.

Sementara itu, tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR menurun menjadi 64,8 persen dan partai politik menjadi 64,2 persen, pada periode 6 Januari 2024.

Baca Juga: Berapa Harga Vivo V40 Lite 4G Meluncur di Indonesia? Cek Spesifikasi dan Review

Peran Analis Kebijakan

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, merilis 'Pedoman Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan' pada tahun 2021.

Dalam pedoman itu mengungkap peran penting analis kebijakan bagi lembaga negara:

Pertama, analis kebijakan akan melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya.