"Denda tilang itu secara otomatis masuk ke kas negara. Hampir satu tahun menggunakan informasi teknologi (IT) sama sekali tidak ada komplain dari masyarakat," imbuhnya.
Menurut sosok yang pernah meraih PIN Emas Kapolri saat bertugas di Polda Riau itu, penggunaan tilang elektronik dinilainya sangat baik. Hasil evaluasi hampir 65 persen masyarakat tahu tilang elektronik.
"Setelah mendapatkan surat konfirmasi masyarakat datang ke sini (Polda Jateng) untuk mengecek dan menyatakan diri melanggar," tuturnya.
DIkatakannya dalam waktu sebulan Ditlantas Polda Jateng mengirimkan 3 ribu surat konfirmasi.
Data pelanggaran tersebut selalu diperbarui (update).
"Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tapi kami akan sosialisasikan terus," imbuhnya.
Baca Juga: Kapolda Jateng Angkat Bicara Soal Gugatan 13 Tersangka Transfer Dana Palsu
Dirlantas meminta setelah mendapatkan konfirmasi, tugas masyarakat khususnya pelanggar lalu lintas adalah datang ke kantor polisi untuk menanyakan data-data pelanggarannya.
Setelah pelanggar mengerti maka akan diberikan surat tilang.
"Penilangan dibubuhi tanda tangan dari yang bersangkutan lalu melakukan pembayaran di bank BRI. Jadi tidak ada kolusi lagi dari pelanggar," jelasnya.
Baca Juga: Soal Ikan Lele, Kapolda Jateng Minta Terobosan Polsek Polokarto Ditiru
Piahknya berharap sebagai pelaksana lapangan, anggota polisi lalu lintas dapat betul-betul menguasai IT dalam penegakan hukum.
Dia pun ingin masyarakat dapat mendukung program-program kepolisian sehingga bisa memberikan layanan terbaik dan sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.
"Jangan sekali-sekali masyarakat yang melanggar mencoba menyuap petugas. Itu ada sanksi dan aturannya," tegasnya. ***