Selama beberapa bulan terakhir, hubungan dagang AS–China semakin memanas akibat kebijakan saling menaikkan tarif impor di berbagai sektor strategis — mulai dari teknologi tinggi hingga logam tanah jarang.
Terbaru, kedua negara bahkan mengenakan biaya tambahan untuk kapal asing yang berlabuh di pelabuhan masing-masing.
Kementerian Transportasi China, misalnya, menetapkan biaya pelabuhan baru bagi kapal berbendera AS sebesar 400 yuan (sekitar Rp937 ribu) per tonase bersih, dan akan meningkat hingga 1.120 yuan (Rp2,6 juta) pada tahun 2028.
Sebagai balasan, Trump menaikkan tarif impor produk asal China hingga 100 persen serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis ke Beijing.
Kebijakan ini menimbulkan efek domino terhadap rantai pasok global, termasuk di Indonesia, yang masih sangat bergantung pada stabilitas ekspor bahan mentah dan produk manufaktur.
Pandangan Dunia Usaha Indonesia
Menanggapi situasi ini, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyebut bahwa perang tarif antara AS dan China bukan hanya soal kompetisi ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakkonsistenan kebijakan global yang berpotensi mengguncang pasar.
“Tarif bukan sekadar saling mengungguli. Yang lebih berbahaya adalah ketidakkonsistenan kebijakan yang terus berulang,” ujarnya dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, 11 Oktober 2025.
Anindya menilai kondisi tersebut sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ke Eropa, kawasan dengan stabilitas kebijakan yang lebih baik dan nilai pasar mencapai 21 triliun dolar AS (sekitar Rp349,2 triliun).
“Karena market size-nya besar dan kebijakan mereka lebih stabil, itu menjadi peluang bagi kita,” tandasnya.
Pertemuan Trump dan Xi Jinping di Busan membuka babak baru dalam hubungan dagang AS–China. Meski jalan menuju perdamaian ekonomi masih panjang, sikap saling terbuka kedua pemimpin memberi harapan baru bagi stabilitas perdagangan dunia — termasuk bagi Indonesia yang ikut terdampak oleh dinamika global tersebut.***