Dewan Perdamaian Versi Trump: Banyak Negara Pilih Mundur Pelan-Pelan daripada Ikut Ribut Global

Perdana Menteri Christopher Luxon menyatakan negaranya memutuskan tidak menerima undangan Trump untuk bergabung ke Dewan Perdamaian.

Luxon menegaskan bahwa pemerintahnya memilih tidak bergabung dalam bentuk Dewan Perdamaian seperti sekarang, dan keputusan tersebut sudah dipikirkan matang-matang.

Meskipun ia tidak merinci alasan teknis secara detail, sikap Selandia Baru menunjukkan bahwa kehati-hatian menjadi pilihan utama.

Baca Juga: Saat Seragam Diperiksa: Dinonaktifkannya Kapolresta Sleman dan Pelajaran tentang Keadilan

Menteri Luar Negeri Selandia Baru: Harus Sejalan dengan Piagam PBB

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menambahkan bahwa beberapa negara—khususnya dari Timur Tengah—sudah lebih dulu berkontribusi dalam peran Dewan Perdamaian terkait konflik Gaza.

Menurutnya, jika Selandia Baru ikut bergabung, kehadiran mereka belum tentu memberi nilai tambah yang signifikan.

Peters juga menegaskan pentingnya agar kerja Dewan Perdamaian tetap:

komplementer (melengkapi, bukan menggantikan),

sejalan dengan Piagam PBB,

dan tidak membuat struktur baru yang justru membingungkan dunia.

Karena lembaga ini masih baru, Selandia Baru menilai perlu ada kejelasan tentang:

• ruang lingkup kewenangan,
• peran saat ini,
• serta arah Dewan Perdamaian ke depan.

Kroasia Tegas Menolak, Tunggu Sikap Uni Eropa Tak Jadi Alasan Utama

Sebelumnya, Kroasia juga sudah menyatakan tidak akan bergabung. Pemerintah Kroasia menolak undangan Trump setelah melakukan analisis menyeluruh.

Perdana Menteri Kroasia, Andrej Plenkovic, menyebut negaranya sempat menunggu keselarasan sikap di tingkat Uni Eropa, sambil mempertimbangkan aspek hukum dan implikasi pembentukan lembaga tersebut.