Utang Proyek Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Mahfud MD Pertanyakan Transparansi Kontrak Indonesia–China

TITIKTEMU.CO – Polemik utang besar proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kembali mengemuka. Proyek ambisius yang sempat digadang menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia itu kini disorot karena transparansi kontrak dan beban utang yang dinilai belum jelas.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempertanyakan keterbukaan kontrak kerja sama antara Indonesia dan China dalam proyek Whoosh.

“Kita belum tahu isi kontrak proyek ini secara pasti. Bahkan ada anggota DPR yang mengaku tidak mengetahui detail kontraknya,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Sabtu (25/10/2025).

Mahfud juga menyoroti alasan mengapa dokumen kontrak proyek tidak dapat diakses publik, padahal proyek tersebut menggunakan dana besar dari pinjaman luar negeri.

Baca Juga: Dukung Menkeu, Imas Aan Ubudiyah Tekankan Pentingnya Larangan Ketat Impor Pakaian Bekas

“Apakah kontrak itu benar-benar bisa diakses publik secara utuh?” tambahnya.

Struktur Proyek dan Pinjaman dari China

Proyek kereta cepat Whoosh dikerjakan oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dengan mayoritas saham dipegang oleh BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia serta China Railway International Co. Ltd dari pihak China.

Total investasi proyek ini mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,6 triliun, di mana 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga tetap 2 persen per tahun selama 40 tahun.

Namun, sejumlah pihak menilai suku bunga pinjaman dari China jauh lebih tinggi dibanding tawaran Jepang saat tender awal yang hanya 0,1 persen per tahun.

Pembengkakan Biaya dan Beban Utang BUMN

Proyek Whoosh juga menghadapi persoalan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp19,9 triliun, sehingga total investasi kini menembus lebih dari Rp120 triliun.

Baca Juga: Misbakhun Desak Pemda Segera Optimalkan Dana Rp234 Triliun yang Mengendap di Bank

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah dan BUMN kembali menambah pembiayaan melalui pinjaman baru dari CDB dengan bunga di atas 3 persen.