"Ada yang anaknya 16, bahkan 22. Saya heran kenapa keluarga miskin anaknya banyak, tapi orang kaya malah susah punya anak," ujar Dedi.
Integrasi Data KB dan Bantuan Sosial
Agar kebijakan ini dapat berjalan maksimal, Dedi menekankan pentingnya sinkronisasi data kependudukan dengan data penerima bantuan.
Nantinya, status kepesertaan KB akan menjadi salah satu indikator apakah seseorang layak menerima bantuan sosial.
"Kalau belum ikut KB, ya ikut dulu. Terutama KB pria," kata Dedi, menegaskan komitmennya pada kebijakan ini.
Baca Juga: Rosan Roeslani: GBK Resmi Dikelola Danantara, Target Aset Capai 1 Triliun USD
Langkah Strategis Dapat Dukungan dari Pemerintah Pusat
Rencana kebijakan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bertajuk "Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah" yang dihadiri para menteri terkait, seperti Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, hingga Kepala BKKBN.
Dukungan pusat terhadap inisiatif ini menunjukkan bahwa langkah Dedi Mulyadi mendapat perhatian di tingkat nasional
Langkah Gubernur Dedi Mulyadi mendorong KB pria, terutama melalui vasektomi, sebagai syarat penerima bantuan sosial dan beasiswa di Jawa Barat adalah bagian dari upaya besar untuk menciptakan keadilan sosial dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Dengan strategi ini, diharapkan penyaluran bantuan bisa lebih tepat sasaran dan tidak menjadi beban terus-menerus bagi negara.***