Mengenal Thomas Djiwandono, Wamenkeu yang Masuk Bursa Calon Deputi Gubernur BI

Baca Juga: Siapa Pemilik Ina Sekuritas? Profil, Pemegang Saham, dan Perannya di Pasar Modal Indonesia 

Meski kini dikenal sebagai ekonom dan pejabat keuangan, Thomas tidak langsung menempuh jalur ekonomi. Setamat SMA Kanisius, Jakarta, kuliah jurusan Sejarah di Haverford College, Pennsylvania, AS (1990-1995).

Lulus dari Haverford College, Thomas sempat meniti karier sebagai jurnalis dengan menjadi wartawan magang di Majalah Tempo dan Indonesia Business Weekly pada awal 1990-an.

Namun, kariernya berbelok ke dunia keuangan. Thomas pindah ke Hong Kong dan bekerja sebagai analis finansial di Wheelock NatWest, yang kini menjadi bagian dari Wheelock and Company.

Di fase ini, dia mulai memperdalam pemahaman tentang pasar keuangan internasional. Untuk memperkuat bekal akademik, Thomas melanjutkan studi ekonomi di Johns Hopkins University, Amerika Serikat.

Baca Juga: Belanja Hemat Jelang Gajian, Ini Katalog Promo Superindo 21–25 Januari 2026

Karier di Dunia Usaha dan Politik

Kembali ke Indonesia pada 2006, Thomas bergabung dengan Arsari Group sebagai Deputi CEO. Perusahaan agrikultur tersebut didirikan pamannya, Hashim Djojohadikusumo.

Keterlibatannya di ranah politik dimulai saat Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Dia bergabung sebagai kader dan perlahan dipercaya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra periode 2014–2019.

Perannya semakin menonjol ketika Prabowo maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. Thomas bertugas mengelola arus keuangan tim kampanye, membuatnya menjadi figur kepercayaan di lingkaran inti keluarga dan partai.

Baca Juga: Belanja Lebih Hemat! Ini Katalog Promo Indomaret Terbaru Periode 21–25 Januari 2026

Masuk Pemerintahan  

Setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden pada 2024, Thomas ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan mendampingi Sri Mulyani.

Jabatan tersebut diembannya hingga kini, sebelum namanya masuk bursa calon Deputi Gubernur BI.

Jika terpilih, Thomas akan menghadapi tantangan besar, terutama terkait independensi Bank Indonesia. Sejumlah investor menyoroti kedekatan BI dan pemerintah, terutama setelah kebijakan burden sharing kembali mencuat.