Bakamla Beberkan Roadmap Penguatan Saat Rapat Dengar Pendapat Dengan DPR

photo author
Ersha, TitikTemu.co
- Selasa, 14 September 2021 | 06:15 WIB
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR (Foto : Humas dan Protokol Bakamla RI)
Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan Hadiri Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi I DPR (Foto : Humas dan Protokol Bakamla RI)

TITIKTEMU.CO

 

Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI,  Laksda TNI S. Irawan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR. RDP  digelar di Ruang Rapat Komisi I, Lt.2 DPR RRI Gedung Nusantara II, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/09/2021).

Laksda TNI S. Irawan menyampaikan setidaknya terdapat empat poin dalam paparannya,  tentang roadmap penguatan Bakamla yaitu aspek legislasi, kebijakan dan strategi, sarana dan prasarana serta kebutuhan anggaran Bakamla kepada Komisi I DPR RI.

Baca Juga: Wujudkan Jembatan di Medan yang Sulit, Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Tuai Pujian 

 

Bakamla saat ini tengah mendorong peranannya dalam mensinergikan patroli dan sistem informasi maritim sebagaimana diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Untuk mewujudkannya, Bakamla menyusun roadmap pengembangan kekuatan dan kemampuan Bakamla sebagai acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaannya.

Sestama Bakamla RI Ungkapkan Kondisi Sarana Prasarana Bakamla Saat ini Masih Jauh Dari Ideal ( Foto : Humas dan Protokol Bakamla RI)
Sestama Bakamla RI Ungkapkan Kondisi Sarana Prasarana Bakamla Saat ini Masih Jauh Dari Ideal ( Foto : Humas dan Protokol Bakamla RI)

Sestama Bakamla RI juga mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana Bakamla saat ini masih jauh dari ideal karena baru tersedia 10 kapal patroli berbagai jenis yang tentu tidak mencukupi untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia.

Selain kapal patroli, Bakamla juga membutuhkan pengamatan udara seperti pesawat dan drone.

Baca Juga: RUU Ibu Kota Negara Selesai, Pemimpin Ibu Kota Baru Tidak Dipilih Lewat Pilkada

 

Dikatakannya, pengamatan udara ini dibutuhkan untuk melakukan identifikasi terhadap setiap kontak permukaan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan kapal patroli.

Ini dibutuhkan untuk menerapkan strategi fleet in being atau armada siaga Bakamla dalam mengamankan wilayah prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satunya di laut Natuna Utara. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ersha

Tags

Rekomendasi

Terkini

X