Dalam kasus-kasus ini, Menteri Bintang mengingatkan untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan sebaik-baiknya. ***
Menteri Bintang mendorong Pemerintah Daerah untuk mengawal dan memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Yang terpenting juga menegaskan untuk memberikan pelayanan secara tuntas atau komprehensif, sehingga dapat memutus mata rantai kekerasan di kemudian hari, mengingat pada beberapa kasus pelaku kekerasan merupakan orang yang semasa kecilnya juga menjadi korban kekerasan serupa.