Mereka khawatir keterlibatan yang terlalu luas dapat menimbulkan gesekan sosial atau setidaknya menciptakan persepsi bahwa urusan sipil membutuhkan pendekatan militer untuk berjalan efektif.
Padahal, masyarakat sipil juga memiliki banyak tenaga profesional yang kompeten di bidang manajemen, ekonomi, dan pemberdayaan komunitas.
Baca Juga: Banyak Orang Hanya Fokus Puasa Asyura, Padahal Ada Rahasia Besar 10 Muharram yang Sering Terlewat
Apa yang Akan Dipelajari Peserta?
Program yang direncanakan melibatkan sekitar 35 ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia.
Sebagian besar berasal dari calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sementara sisanya merupakan calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Rancangan pelatihan dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama berfokus pada kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Setelah itu peserta akan mengikuti pelatihan manajerial yang disusun bersama kementerian terkait.
Model ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya ingin membangun kemampuan teknis, tetapi juga karakter kepemimpinan para pengelola koperasi.
Baca Juga: Baliho Ulang Tahun Jokowi Bikin Gerindra Solo Meradang, Respons Wali Kota Justru Tak Terduga
Disiplin Penting, Tapi Apakah Itu Cukup?
Hampir semua orang sepakat bahwa disiplin adalah kualitas yang penting dalam mengelola organisasi.
Masalahnya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan. Pengelola juga harus memahami laporan keuangan, strategi bisnis, pengembangan anggota, hingga kemampuan membaca peluang pasar.
Koperasi yang berhasil biasanya lahir dari kombinasi pengetahuan, inovasi, kepemimpinan, dan kepercayaan anggota.
Karena itu, perdebatan mengenai pelatihan militer untuk calon manajer koperasi kemungkinan tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Di satu sisi, pemerintah ingin membangun sumber daya manusia yang tangguh. Di sisi lain, publik terus mempertanyakan apakah cara terbaik membangun ekonomi desa memang harus dimulai dari lapangan latihan militer.
Dan di situlah diskusi yang sebenarnya baru dimulai.***