30.000 Calon Manajer Koperasi Dikirim ke Pelatihan Militer, Ide Brilian atau Salah Alamat?

TITIKTEMU.CO-Bayangkan Anda sedang merekrut seseorang untuk mengelola koperasi desa.

Yang terlintas mungkin pelatihan akuntansi, manajemen usaha, pemasaran, atau pengembangan UMKM.

Namun bagaimana jika langkah pertama yang diberikan justru latihan dasar kemiliteran?

Itulah yang kini menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan setelah pemerintah merencanakan pelatihan bagi puluhan ribu calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui program Latihan Dasar Kemiliteran atau Latsarmil.

Bagi sebagian pihak, program ini dianggap sebagai cara membangun disiplin dan karakter. Namun bagi yang lain, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pengelolaan koperasi memang membutuhkan pendekatan militer?

Baca Juga: Ditangkap Setelah 3 Tahun Teror Terungkap: Fakta Baru Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung Bikin Merinding

Ketika Dunia Koperasi Bertemu Barak Militer

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi yang tumbuh dari masyarakat. Fokus utamanya berkaitan dengan tata kelola usaha, pengelolaan keuangan, pelayanan anggota, hingga pengembangan ekonomi lokal.

Karena itu, sejumlah pengamat mempertanyakan relevansi pelatihan militer bagi calon manajer koperasi.

Menurut mereka, membangun koperasi yang sehat membutuhkan kompetensi bisnis dan manajemen yang kuat. Sementara latihan militer memiliki tujuan yang berbeda, yakni pembentukan disiplin, ketahanan fisik, dan semangat bela negara.

Pertanyaannya bukan soal baik atau buruknya latihan militer. Yang diperdebatkan adalah kesesuaian antara kebutuhan jabatan dan bentuk pelatihan yang diberikan.

Baca Juga: Banyak Pelari Tak Sadar: Bukan Jantung yang Bahaya Saat Marathon, Tapi Otot yang Bisa Meracuni Ginjal

Kekhawatiran Soal Batas Ruang Sipil dan Militer

Perdebatan ini sebenarnya lebih luas daripada sekadar koperasi.

Banyak pihak melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari diskusi lama mengenai batas antara ruang sipil dan ruang militer dalam kehidupan masyarakat.

Ketika institusi militer semakin sering terlibat dalam program-program nonpertahanan, sebagian kalangan mulai mempertanyakan arah kebijakan tersebut.