Ketika seluruh daerah diperlakukan dengan pendekatan yang sama, potensi ketidaksesuaian kebijakan di lapangan menjadi semakin besar.
Untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi, Gabriel mengusulkan langkah yang cukup berani, yakni penghentian sementara operasional dapur MBG selama satu hingga dua bulan.
Masa jeda tersebut dinilai penting untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang selama ini berjalan.
Evaluasi itu, menurutnya, tidak boleh hanya dilakukan oleh kalangan birokrasi atau pihak yang terlibat langsung dalam program.
Pemerintah perlu melibatkan ahli independen dari bidang gizi, tata kelola pemerintahan, serta keuangan publik agar hasil evaluasi lebih objektif dan mampu menghasilkan rekomendasi perbaikan yang konkret.
Meski mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap para mantan petinggi BGN, ia menegaskan bahwa pergantian figur semata tidak akan menyelesaikan masalah.
Tanpa pembenahan tata kelola secara mendasar, peluang munculnya penyimpangan baru akan tetap terbuka.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan program MBG. ***