TITIKTEMU.CO - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus masih menjadi sorotan.
Perbedaan hasil penyelidikan antara Polda Metro Jaya dan TNI memicu kekhawatiran serius dari KontraS terkait transparansi dan objektivitas penegakan hukum.
Perbedaan data tersangka yang dirilis kedua institusi dinilai berpotensi menimbulkan kebingungan publik sekaligus membuka celah ketidakpastian hukum dalam kasus ini.
Temuan Berbeda Picu Tanda Tanya
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, menyoroti adanya perbedaan signifikan terkait jumlah dan identitas pelaku yang diumumkan aparat.
Menurut pihak TNI, terdapat empat orang terduga pelaku dengan inisial NDP, SL, BHW, dan ES. Sementara, hasil penyelidikan Polda Metro Jaya justru mengarah pada dua tersangka berbeda, yaitu BHC dan MAK.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai validitas data dan arah penyidikan. Bahkan, menurut polisi, tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku bisa lebih dari yang telah diumumkan.
“Perbedaan informasi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam proses hukum yang berjalan,” ujar Jane dilansir dari Antara.
Baca Juga: TNI Tahan 4 Anggota Tersangka Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
Desakan Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta
Melihat situasi ini, KontraS mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim ini diharapkan bisa mengungkap fakta secara objektif dan menyeluruh, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Selain itu, KontraS juga mendorong keterlibatan lembaga independen seperti Komnas HAM untuk melakukan verifikasi terhadap seluruh temuan yang ada.
Menurut Jane, pembentukan TGPF penting agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.