Selain itu, ada temuan terkait penjualan solar nonsubsidi kepada pembeli tertentu yang dilakukan di bawah harga jual terendah—bahkan di bawah harga pokok.
Hal ini menyebabkan hasil penjualan lebih rendah dan dianggap sebagai kerugian negara senilai Rp 9,4 triliun.
Kasus ini menunjukkan satu hal penting: ketika tata kelola energi bermasalah, dampaknya tidak berhenti di ruang sidang. Yang terdampak bisa seluruh masyarakat—karena minyak dan BBM adalah urat nadi ekonomi.
Temuan BPK ini menjadi pengingat bahwa transparansi, etika pengadaan, dan pengawasan ketat bukan sekadar formalitas. Itu soal menjaga uang negara tetap berada di tempat yang seharusnya.***