Dalam narasi KDM, ide menjadikan Kertajati sebagai bagian dari pusat industri pertahanan nasional disebut mendapat respons baik dari Presiden.
Ia juga mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak terkait di level pusat untuk mengawal arah rencana tersebut.
Baca Juga: Bukan Sekadar Admin: Indofood Buka Peluang Karier untuk Talenta Muda di Tangerang
Husein mau dimodernisasi: pasar sudah ada, tinggal “dipoles”
Berbeda dengan Kertajati yang masih mencari keramaian, Husein dianggap punya modal paling mahal: pasar yang sudah terbentuk.
Rencana yang dilempar termasuk pembenahan besar, bahkan opsi perpanjangan landasan pacu agar kapasitas dan potensi rutenya meningkat.
Logikanya sederhana: kalau infrastrukturnya ditingkatkan, bandara yang sudah ramai berpeluang makin ramai.
Baca Juga: X-Ride Turun Panggung, Mio Street Rally Naik Gas Lawan Beat Street
Soal selisih nilai aset: biar appraisal yang bicara
Karena nilai aset di Bandung dan Majalengka tentu berbeda, KDM menyerahkan urusan hitung-hitungan ke penilaian profesional (appraisal).
Prinsipnya: bukan jual, tapi tukar—dan mekanismenya antar lembaga pemerintah.
Respons manajemen BIJB: kepemilikan bisa pindah, tapi kewajiban jangan hilang
Dari sisi BIJB Kertajati, manajemen menyatakan tidak keberatan bila sebagian atau seluruh kepemilikan saham dialihkan ke pemerintah pusat.
Namun ada catatan penting: jika kepemilikan berpindah, maka tanggung jawab atas kewajiban juga harus jelas—termasuk utang pembangunan yang disebut mencapai sekitar Rp2 triliun.
Selain itu, status aset dan tanah (yang terkait kepemilikan Pemprov) perlu dibahas rapi agar tidak memunculkan masalah hukum dan kerugian aset daerah di kemudian hari.