Dolfie menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat tanpa kebijakan sektoral yang menghasilkan nilai tambah nyata bagi perekonomian.
Ia meminta Kementerian Keuangan mendorong kementerian teknis merumuskan kebijakan inovatif yang berdampak pada produktivitas dan penciptaan nilai.
“Sektor-sektor itu harus didorong membuat kebijakan yang memberi nilai tambah,” jelasnya.
Jika kementerian hanya berfokus pada konsumsi lewat APBN, lanjutnya, maka angka pertumbuhan ekonomi akan stagnan pada level yang sama.
Baca Juga: Bandara IMIP Morowali Tanpa Petugas Bea Cukai? Begini Respons Tegas Purbaya dan TNI
Peran Kemenkeu untuk Dorong Reformasi Kebijakan
Dolfie mengingatkan bahwa Kemenkeu tidak hanya mengelola APBN, tetapi juga memiliki peran strategis mendorong reformasi kebijakan lintas sektor.
“Kalau kementerian hanya menghabiskan APBN, tidak akan ada dorongan untuk pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Sebaliknya, ketika kementerian teknis diminta menyusun kebijakan yang mampu menciptakan nilai tambah, maka sektor-sektor usaha bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap PDB.
Kritik Komisi XI DPR RI membuka kembali diskusi penting mengenai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025.
Dengan hanya satu sektor yang dianggap sesuai target, kebutuhan akan kebijakan sektoral yang lebih berorientasi pada penciptaan nilai tambah menjadi semakin mendesak.
Pemerintah, melalui Kemenkeu dan kementerian teknis lainnya, diharapkan mampu menyusun langkah konkret agar target ambisius RPJMN 2025–2029 tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar tercapai dan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.**